Kapitalisasi Perguruan Tinggi, Yang Kaya Yang Berjaya
“Investasi dalam pengetahuan selalu membayar bunga terbaik.” Benjamin Franklin
ya kalau mampu, kalau tidak mampu?
Karena Covid-19 yang (kembali) mengganas, mulailah menuangkan kegelisahan di dalam sebuah tulisan, semoga makin konsisten menulis.
Minggu lalu, pengumuman SBMPTN telah dilaksanakan. Ada yang merasakan riang gembira, ada pula yang harus kembali berjuang. Ada yang merasa “aman” karena “siap dana”, ada pula yang was-was dengan seleksi mandiri yang identik dengan biaya dan uang pangkal yang tinggi.
Memang, biaya pendidikan di Indonesia semakin hari semakin tinggi. CNBC mencatat kenaikan biaya pendidikan tinggi (termasuk uang pangkal) mencapai 10–15% pertahun. Hal ini juga yang menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan biaya pendidikan termahal di dunia. Survey yang dilakukan oleh HSBC menempatkan Indonesia sebagai negara dengan biaya pendidikan termahal ke-13 di dunia dan ke-3 di Asia Tenggara setelah Singapura dan Malaysia.
Wajar saja, hal ini karena kampus memiliki hak memungut biaya yang tinggi kepada mahasiswanya, apalagi untuk kampus yang telah berbadan hukum. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum (PTN-BH), PTN-BH dapat memperoleh pendanaan selain APBN yang bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN-BH, kerja sama tridharma perguruan tinggi, pengelolaan kekayaan PTN-BH, APBD dan pinjaman. Pendanaan tersebut dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hingga tahun 2021, terdapat 12 perguruan tinggi yang telah berstatus sebagai PTN-BH.
Seberapa Mahal Kampus-Kampus Terbaik di Indonesia?
Inilah biaya pendidikan kampus negeri terbaik di Indonesia (versi Times Higher Education (THE) Asia University Rankings 2021).
Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada menjadi kampus PTN-BH yang tidak memberlakukan uang pangkal dan perbedaan biaya UKT untuk seleksi SNMPTN, SBMPTN dan jalur mandiri. ITB menjadi kampus dengan biaya UKT tertinggi untuk jalur mandiri (non kedokteran) sebesar Rp 25 juta/semester. Sementara itu, biaya pangkal tertinggi (non kedokteran) terdapat di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) dengan Rp 75 juta.
Kebijakan biaya UKT dan uang pangkal setiap kampus sangat tergantung dengan kebijakan masing-masing. Pengelompokan kelas UKT dan biaya di setiap program studi juga berdasarkan pertimbangan masing-masing kampus. Misalnya di Universitas Indonesia terdapat BOP-B (Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan) yang lebih kompetitif, namun tentu dengan berbagai persyaratan tambahan yang menggambarkan kondisi ekonominya.
Sementara itu, di universitas dengan background pendidikan, biaya kuliahnya dapat dilihat di tabel berikut.
Untuk menjadi seorang guru, ternyata juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Bahkan apabila masuk UPI melalui jalur mandiri, perlu mengeluarkan uang pangkal Rp 30,5 juta dengan UKT Rp 6,56 juta/semester.
Bagaimana dengan Fakultas Kedokteran?
Rumor biaya menjadi seorang dokter yang sangat mahal nyatanya benar adanya. Buktinya, di jalur SNMPTN dan SBMPTN, UKT Fakultas Kedokteran lebih tinggi dibandingkan fakultas lain. Belum lagi jalur mandiri, uang pangkal masuk Fakultas Kedokteran sudah tidak masuk akal. Bahkan uang pangkal masuk FK Unpad seharga rumah di pinggiran Jakarta.
Sebenarnya masyarakat memiliki opsi lain untuk menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi swasta. Namun, biaya pendidikan di kampus swasta terbaik juga tidak lebih murah dari kampus negeri. Di kutip dari sebuah website pendidikan, biaya kuliah di President University mencapai Rp 30 juta/semester, Universitas Trisaksi hingga Rp 32,32/semester, Universitas Katolik Atmajaya hingga Rp 42,5 juta/semester, Universitas Pelita Harapan hingga Rp 52,5 juta/semester, Universitas Bina Nusantara bahkan hingga Rp 75 juta/semester.
Mari kita hitung biaya pendidikan tinggi 20 tahun dari sekarang. Dengan asumsi kenaikan inflasi biaya pendidikan 10%/tahun, maka generasi 90an harus siap dengan biaya Rp 100juta/semester untuk pendidikan anak-anaknya. Bahkan untuk menjadi seorang dokter, uang pangkal yang dibutuhkan lebih dari Rp 1,5 Miliar, angka yang sangat tidak masuk akal.
Masih yakin bisa punya anak dokter? Kalau anak Anda tidak pintar banget atau Anda kaya raya, maka hampir mustahil.
Terlepas dari komersialisasi biaya pendidikan yang terus naik, pemerintah sebenarnya telah melaksanakan kewajiban sesuai amanat Undang-Undang Dasar untuk memfasilitasi hak setiap warga negara mendapatkan pendidikan. Beasiswa Bidikmisi dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) adalah bentuk kebijakan afirmatif bagi masyarakat yang tidak mampu. Sayangnya, kuota yang terbatas tentu menjadi persaingan yang sangat ketat.
Lain halnya dengan jalur mandiri, misal saja di ITB 30% kuotanya adalah “red carpet” untuk mereka yang kaya. UKT Rp 25 juta/semester adalah seleksi administrasi yang menyeleksi tingkat kekayaan mahasiswanya. Atau di Fakultas Kedokteran Unpad, 40% kuota jalur mandiri adalah “sky priority” untuk yang mampu bayar Rp 250 juta uang pangkal.
Memang tidak ada yang salah bagi perguruan tinggi ‘memungut’ biaya pendidikan selangit karena kebutuhan pengembangan universitas yang tidak sedikit. Namun kuota 30% atau bahkan 40% untuk “red carpet” rasanya sangat mengapitalisasi pendidikan.
Semoga pihak terkait aware dengan kondisi ini.
Selalu saja, yang kaya yang berjaya.
Yuk kerja keras biar bisa jadi bagian dari yang dapat karpet merah. #carijasangepet
Selamat hari Sabtu dan tetap jaga protokol kesehatannya!
Jakarta, 26 Juni 2021
Salam,
Muhammad Aziz
