Bodetabek : Penyangga Ibukota, Siapa Juaranya?
Keberadaan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi di Indonesia tentu tak lepas dari peran serta daerah penyangganya : Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi. Bagaimana tidak, 2,5 juta orang setiap pagi datang ke Jakarta dari daerah penyangganya dan akan kembali keluar dari Jakarta di malam hari.
DKI Jakarta merupakan pusat bisnis yang menjadikan perekonomiannya bergerak begitu cepat. Tapi, apakah daerah penyangganya mampu mengikutinya, siapakah penyangga Ibukota yang menjadi juaranya? Mari kita cek bersama.
Berdasarkan data BPS tahun 2021, 31,24 juta orang atau 11,5% penduduk Indonesia tinggal di Jabodetabek dengan komposisi 10,56 juta tinggal di DKI Jakarta dan 20,68 juta tinggal di daerah penyangganya.
Kabupaten Bogor merupakan penyangga Ibukota dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 5,4 juta jiwa, disusul Kabupaten Tangerang 3,2 juta jiwa dan Kabupaten Bekasi 3,1 juta jiwa. Di level kota, Kota Bekasi merupakan kota penyangga Ibukota dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 2,5 juta jiwa, disusul Kota Depok 2 juta jiwa, Kota Tangerang 1,9 juta jiwa, Kota Tangerang Selatan 1,4 juta jiwa dan Kota Bogor menjadi kota penyangga Ibukota dengan jumlah penduduk tersedikit yaitu 1 juta jiwa.
Apabila dilihat secara ekonomi, Jabodetabek menyumbang 24,17% dari ekonomi nasional dengan komposisi Jakarta menyumbang 16,7% dan kota penyangganya menyumbang 7,48%. Apabila dibandingkan dengan provinsi induknya, daerah penyangga Ibukota berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang berkontribusi hingga 57,9% terhadap perekonomian Provinsi Banten. Sementara itu, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor berkontribusi 37,4% terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat.
Kabupaten Bekasi menjadi daerah penyangga dengan ekonomi terbaik dibandingkan kawasan penyangga lainnya. Kabupaten Bekasi berkontribusi 2,26% terhadap ekonomi nasional, disusul Kabupaten Bogor yang berkontribusi 1,44% terhadap perekonomian nasional. Selanjutnya ada Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok dan Kota Bogor yang berkontribusi di bawah 1% terhadap ekonomi nasional.
Sebagian besar kota penyangga Ibukota mengandalkan industri pengolahan sebagai penggerak ekonominya. 77% share perekonomian Kabupaten Bekasi disumbang oleh industri pengolahan. Angka ini setara dengan Rp195 triliun atau 8% dari industri nasional. Selain Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor juga mengandalkan lebih dari setengah perekonomiannya dari sektor industri pengolahan, yaitu 53%. Dominasi industri pengolahan juga terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Bekasi dan Kota Depok. Sementara itu, Kota Bogor dan Kota Tangerang Selatan tidak mengandalkan industri pengolahan di struktur perekonomianya. Kota Bogor mayoritas ekonominya ditopang oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 19% sementara Kota Tangerang Selatan mayoritas perekonomiannya ditopang oleh real estate (18%).
Selain dari perekonomian wilayah, kapasitas fiskal pemerintah daerah juga perlu dilihat. APBD menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah melakukan pembangunan.
Pada APBD 2021, Kabupaten Bogor memiliki APBD terbesar dengan Rp6,76 T, disusul Kabupaten Bekasi Rp5,96 T, Kabupaten Tangerang Rp5,47 T, Kota Bekasi Rp5,72 T, Kota Tangerang Rp4,2 T, Kota Tangerang Selatan Rp3,3 T, Kota Depok Rp2,98 T dan Kota Bogor Rp2,25 T.
APBD besar saja belum cukup untuk mengindikasikan pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang baik. Presentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD perlu dihitung untuk melihat kemandirian fiskal daerah.
Daerah penyangga yang memiliki tingkat kemandiran fiskal terbaik yaitu Kota Tangerang dengan angka 50,48. Berdasarkan standar dari BPS, angka ini masih dalam kategori sedang atau sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. Sementara itu, ketujuh daerah lain masih memiliki kapasitas fiskal rendah dengan angka kemandirian daerah di bawah 50. Daerah penyangga Ibukota harus lebih fokus untuk meningkatkan PAD melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah serta hasil BUMD sehingga mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat.
Aspek lain yang perlu dicek terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan tolak ukur apakah masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, pendidikan hingga kesehatan.
Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan dan Kota Depok merupakan tiga daerah yang memiliki IPM lebih tinggi dibandingkan IPM DKI Jakarta yaitu 81,11. Sementara itu, Kota Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor masih memiliki IPM dibawah DKI Jakarta.
Sebagai daerah penyangga ibukota, sudah selayaknya Bodetabek mendapatkan multiplier effect dari DKI Jakarta. Sayangnya belum semua daerah memperoleh dampak yang signifikan dari kondisi tersebut.
Secara perekonomian, Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang memiliki kontribusi ekonomi tertinggi dibandingkan daerah penyangga lainnya. Secara kemandirian finansial, Kota Tangerang yang terdepan dibandingkan daerah lainnya. Sementara itu, apabila dilihat dari angka IPM, Kota Bekasi-lah yang menjadi juaranya.
Semoga kedepan, daerah-daerah penyangga semakin mendapat banyak manfaat dari Jakarta. Tak hanya jadi pendukung, tapi juga turut aktif mendorong perekonomian untuk kesejahteraan masyarakatnya.
nb : mulai mencoba menulis kembali setelah vakum hampir 1 tahun. Bismillah konsisten.
Referensi :
